Menuntut Politik Pro Kesejahteraan Bersama
Ahmad Arif - detikNews
Jakarta
Sejak dari Orla (orde lama), Orba (orde baru), Orsi (orde reformasi),
bahkan sampai sekarang, politik yang dibicarakan hanya politik membangun
kekuasaan. Hal ini sudah menjadi watak, bukan watuk (bahasa jawa,
artinya batuk).
'Watuk' bisa diobati, kalau watak tidak. Meskipun
pemilu atau pilkada sudah selesai, masih saja actor-aktor dari
masing-masing orde tersebut ingin membangun kembali kekuatan dan
kekuasaan.
Politik Anak TKSelama ini
politik menjadi isu yang marak diperbincangkan. Masalah politik lebih
mendominasi dan seakan-akan masalah politik sajalah persoalan terpenting
dalam hidup berbangsa. Perhatian sebagian besar masyarakat disedot
untuk masalah-masalah politik.
Bahkan ada penilaian negatif,
politik sudah menjadi salah satu mata pencaharian dan sumber nafkah
(livelihood) yang cepat saji atau instan. Makna politik tidak lagi
dipahami sebagai persoalan distribusi kekuasaan yang salah satu
agendanya menciptakan kesejahteraan rakyat.
Rakyat bisa menilai
bahwa para elite politik kita sebenarnya tidak memahami substansi
politik. Politik dipahami hanya sebagai ajang meraih tangga kekuasaan
dan jabatan belaka. Pendapat yang muncul di kalangan masyarakat pun
negative.
Politik itu kotor, politik itu penuh kekerasan, politik
itu ajang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak lain
disebabkan oleh oknum-oknum pelaku politik yang menyalahgunakan dunia
politik demi kepentingan sendiri maupun golongan tertentu.
Realitas
politik justru menjadi realitas yang tidak sehat di masyarakat. Sering
kali praktek yang ada menunjukkan bahwa partai-partai politik yang ada
baik di tingkat nasional maupun local memiliki tingkat keserakahan dan
korupsi yang tidak bisa lagi ditoleransi, juga pelaku politik yang
memiliki track record buruk.
Ketika rakyat menjerit menghadapi
kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, para wakil rakyat baik di
ekskutif maupun di legislative justru sibuk "adu jotos", "adu syahwat"
dan "pamer libido kekuasaan" sesama mereka.
Layaknya murid-murid
TK (taman kanak-kanak) yang lagi senang-senangnya bermain dan
berksperimen, para politisi itu justeru sedang bermain dan berskperimen
dengan politik api yang bisa saja menghanguskan harapan yang telah
dititipkan ke pundak mereka.
Bila syahwat, birahi dan libido
belum terpenuhi, mereka akan merajuk dan merengek-rengek sembari
menserapahi siapa saja yang sedang ada di hadapan dan atau sekitar
mereka. Intimidasi pun menjadi senjata.
Ketika orang kebanyakan
negeri ini sedang prihatin mempertanyakan masa depan anak-anak mereka,
para politikus sibuk berebut lahan basah dan menjajaki kemungkinan
aliansi atau membentuk koalisi untuk menyiapkan masa depan kemenangan
diri dan partai masing-masing.
Ketika para pencuri ayam, dan para
penjahat kelas teri tewas di tangan massa, para koruptor kelas kakap,
konglomerat pengemplang uang Negara atau kas daerah, dan provokator
pengadu domba rakyat dibiarkan hidup tenang menikmati hasil kejahatan
mereka. Kriminalitas rakyat kecil pun kemudian digunakan untuk menutupi
ilegalisme penguasa.
Buruknya realitas politik, menunjukkan
kuatnya posisi birokrasi dalam sistem dan proses politik. Hal ini
terjadi akibat tumbuhnya persepsi bahwa pembangunan adalah prakarsa
pemerintah (state sponsored). Salah satu wujud dari persepsi itu dalam
pembangunan politik adalah munculnya pembinaan hubungan patron-client
antara penguasa dengan masyarakat.
Budaya patron-client ini juga
tumbuh di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari sponsor
dari atas, daripada menggali dukungan dari basisnya. Akibatnya,
kesejahteraan rakyat terabaikan.
Oleh karena itu, perlu menafsir
ulang kembali makna politik dengan dilatarbelakangi sebuah pemahaman,
bahwa politik sebenarnya bukan semata-mata untuk membangun kekuasaan,
melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Makna politik yang asali harus dikembalikan, yaitu politik seharusnya menjadi sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Politik Pro Kesejahteraan BersamaDari
sudut pandang filsafat politik, berdasarkan realitas politik yang
sedemikian memprihatinkan itu, maka perlu pengambilan jarak dan kritis
terhadap realitas politik.
Artinya perlu sebuah perspektif
tertentu dan pengujian nilai-nilai, termasuk nilai-nilai moral serta
perlu suatu ideal yang melibatkan suatu konsepsi tentang manusia dan
kesejahteraannya (Widyawan; 2009).
Politik yang maknanya
dipersempit hanya untuk kekuasaan terjadi ketika ruang publik direduksi
menjadi pasar. Ketika tekanan adalah hasil, maka ekonomi menjadi
perhatian utama. Penyelenggaraan negara direduksi menjadi manajemen
kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau individu-individu tertentu.
Akibatnya,
politik menjadi arena untuk mempertaruhkan kepentingan kelompok dan
pribadi serta untuk mendapatkan pengakuan. Politik bukan lagi seperti
dikatakan Hannah Arendt sebagai seni untuk mengabadikan diri dengan
menjamin kebebasan setiap individu dan mengupayakan kesejahteraan
bersama serta keadilan.
Penyempitan makna itu terjadi juga dalam
lingkup etika politik. Bila pluralitas ditolak dan diskriminasi
dipraktekkan maka bertentangan dengan etika politik. Paul Ricoeur
mendefinisikan etika politik sebagai hidup baik bersama dan demi orang
lain untuk semakin memperluas lingkup kebebasan dan membangun
institusi-institusi yang adil.
Pendekatan pragmatisme yang
menjadi ideologi teknokrasi cenderung mengabaikan proses partisipasi dan
prosedur parlementer yang menjadi tulang punggung demokrasi.
Tuntutan
pertama politik adalah hidup baik bersama dan untuk orang lain. Pada
tingkat ini, politik dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku
politikus atau warganegara demi kesejahteraan dan kebaikan bersama.
Politikus
yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang
lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan
umum, dan tidak mementingkan kekuasaanya. Jadi, politikus yang
menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai
keutamaan-keutamaan moral.
Eric Weil mengatakan, politik
merupakan suatu gerak yang berangkat dari moral dan melampauinya dalam
suatu teori tentang negara Tentu saja politik bukan seperti yang
dipahami politikus, tetapi bagi orang yang mencoba mencari makna di
dalam politik.
Maka politik beranjak dari moral. Cara pandang
moral ini harus mengakar dalam cara pandang politikus yang diorganisir
oleh negara agar bisa diterjemahkan dalam relitas politik.
Dengan
demikian, semua gerak yang berangkat dari moral harus membawa kepada
pernyataan berikut ini: Negara adalah organisasi suatu komunitas yang
menyejarah, dengan diorganisir dalam bentuk negara, komunitas itu mampu
mengambil keputusan-keputusannya.
Moral sebagai titik tolak
politik menjadi penting karena politik akan mengetuk nurani. Orang-orang
yang mampu memasuki dimensi moral dalam kehidupannya akan menyesuaikan
dengan etika politik dalam praktik-praktik politik.
TuntutanTerbukti
bahwa realitas politik yang terjadi di saat ini sangat memprihatinkan.
Karena itu perbaikan politik menyangkut tiga tuntutan berupa upaya hidup
baik bersama dan untuk orang lain, upaya memperluas lingkup kebebasan,
dan membangun institusi-institusi yang adil.
Tiga tuntutan itu
saling terkait. Hidup baik bersama dan untuk orang lain tidak mungkin
terwujud kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka
institusi-institusi yang adil. Hidup baik tidak lain adalah cita-cita
kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan.
Institusi-institusi
yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan dengan menghindarkan rakyat
atau kelompok-kelompok dari saling merugikan. Sebaliknya, kebebasan
rakyat mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi
yang tidak adil.
Pengertian kebebasan yang terakhir ini yang
dimaksud adalah syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi
pelaksanaan kongkret kebebasan, berupa democratic liberties seperti:
kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul dan kebebasan
mengeluarkan pendapat.
Salah satu hal yang sangat penting ialah
politik, politikus dan produk politik harus ditujukan demi kesejahteraan
bersama, utamanya demi mereka yang paling tidak beruntung; Politik
perlu dimengerti sebagai kontrol penggunaan kekuatan-kekuatan dalam
masyarakat, mobilisasi sumber-sumber daya dan pewujudan berbagai tujuan
kolektif.
Politik dengan segala distribusi jabatan, pengambilan
keputusan, undang-undang, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan
keputusan perlu diarahkan demi kesejahteraan bersama.
http://news.detik.com/read/2011/09/21/113615/1727103/471/menuntut-politik-pro-kesejahteraan-bersama